Lubuk Linggau – fbi.com
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat GAVEN (Lembaga Gebrakan Aktivis Independen) Kota Lubuk Linggau, M. AAP, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah struktur kementerian. Ia menilai wacana tersebut berpotensi menggerus independensi Polri sebagai institusi penegak hukum.
Menurut M. AAP, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan desain kelembagaan yang paling ideal dalam menjaga profesionalitas dan netralitas. Dengan sistem tersebut, Polri memiliki ruang kerja yang lebih objektif dan tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan politik sektoral.
Ia menegaskan, apabila Polri ditempatkan di bawah kementerian tertentu, maka risiko intervensi politik akan semakin besar. Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu konsentrasi Polri dalam menjalankan tugas pokoknya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum secara adil.
“Struktur yang ada saat ini sudah tepat. Polri bertanggung jawab langsung kepada Presiden sehingga garis komandonya jelas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan kementerian,” tegas M. AAP kepada fbi.com.
Lebih lanjut, M. AAP menilai sistem komando langsung di bawah Presiden justru memperkuat akuntabilitas institusional. Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara memiliki legitimasi penuh untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja Polri secara menyeluruh.
Ia juga menekankan bahwa stabilitas nasional sangat bergantung pada independensi Polri. Oleh karena itu, setiap wacana perubahan struktur kelembagaan Polri harus dikaji secara komprehensif dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa.
“Yang perlu diperbaiki bukan posisi Polri, melainkan penguatan pengawasan internal, transparansi anggaran, serta penegakan etik dan disiplin personel,” ujarnya.
M. AAP menyebut, masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengawal arah kebijakan negara, termasuk dalam isu strategis menyangkut kelembagaan Polri. Suara publik, menurutnya, harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan.
Ia pun menyatakan dukungan penuhnya agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Harapannya, Polri ke depan semakin profesional, mandiri, dan konsisten berpihak pada kepentingan rakyat serta penegakan hukum yang berkeadilan.
Red