Empat Lawang – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyalurkan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) sebesar Rp 40,99 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang guna mempercepat pembangunan infrastruktur jalan strategis, khususnya Jalan Lingkar Kota Tebing Tinggi, yang dinilai vital untuk memperlancar konektivitas dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat lokal.
Penyerahan bantuan keuangan dilakukan bersamaan dengan kunjungan Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, ke Empat Lawang. Gubernur terlihat meninjau progres pembangunan ruas jalan tersebut dan memberikan arahan langsung kepada jajaran dinas terkait.
Menurut Herman Deru, pembangunan infrastruktur harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk TNI/Polri, perangkat daerah, dan masyarakat agar berjalan efektif dan tepat sasaran. “Pembangunan ini harus dilakukan bersama. TNI/Polri, Dinas PU, masyarakat — semua harus terlibat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti inisiatif Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad, yang menggagas percepatan pembangunan jalan lingkar tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas wilayah. Menurut Gubernur, langkah tersebut mencerminkan kepekaan pemerintah daerah terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Sejumlah media mencatat bahwa sebagian besar dari alokasi Rp 40,99 miliar akan digunakan untuk peningkatan kualitas Jalan Lingkar Kota Tebing Tinggi, yang memiliki peran krusial sebagai jalur penghubung antara pusat kota dan wilayah luar. Proyek ini ditargetkan selesai pada tahun 2026, dan diharapkan dapat mengurai kepadatan lalu lintas serta meningkatkan arus distribusi barang.
Laporan lain juga menyebut bahwa penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Sumsel dalam memperkuat konektivitas antarwilayah serta mendukung pembangunan yang merata di seluruh kabupaten dan kota di provinsi itu. Dukungan tersebut diapresiasi oleh masyarakat lokal karena dinilai turut menciptakan peluang ekonomi baru.
Namun demikian, Front Biro Investigasi mencatat bahwa realisasi penggunaan bantuan ini perlu diawasi secara ketat oleh publik. Sebab, proyek infrastruktur dengan anggaran besar sering menjadi titik rentan potensi pemborosan atau belum optimalnya kualitas pelaksanaan — terutama apabila tidak dibarengi pengawasan independen.
Sejumlah pelaku UMKM dan warga setempat menyambut positif rencana pembangunan ini, berharap bahwa adanya Jalan Lingkar Kota Tebing Tinggi nantinya akan membuka akses pasar lebih luas dan mempermudah mobilitas mereka. “Kita butuh jalan yang bagus agar hasil pertanian dan usaha kami bisa cepat sampai ke kota lain,” kata seorang pedagang lokal.
Dengan dukungan dari pemerintah provinsi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan pembangunan infrastruktur ini dapat berjalan transparan, tepat waktu, dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat Empat Lawang — sesuai dengan tujuan awal penyaluran bantuan BKBK.
(Red – Front Biro Investigasi)