LUBUKLINGGAU — Pemerintah Kota Lubuklinggau kembali menegaskan keseriusannya dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok melalui Rapat Teknis Pengendalian Inflasi yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Lubuklinggau, H. Rachmat Hidayat. Pertemuan ini menjadi bentuk evaluasi menyeluruh terhadap dinamika pasar dan penyebab kenaikan harga di sejumlah komoditas penting.
Dalam rapat tersebut, Wali Kota menyampaikan bahwa pengendalian inflasi harus dieksekusi secara terukur dan berbasis data, bukan sekadar kegiatan formalitas. Ia menegaskan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memberikan laporan valid setiap pekan, termasuk perkembangan harga, stok barang, hingga temuan lapangan terkait distribusi pangan.
Wali Kota juga menyoroti potensi penyebab inflasi yang tidak tampak di permukaan, seperti perilaku tengkulak, distribusi terhambat, dan praktik penimbunan barang oleh oknum distributor. Menurutnya, kegiatan sidak dan inspeksi harus diperluas, bukan hanya di pasar tradisional, namun juga ke gudang penyimpanan dan agen pemasok.
Dalam penjelasannya, Pemerintah Kota berencana memperkuat sinergi dengan TNI–Polri, khususnya dalam penyelenggaraan pasar murah dan pengawasan jalur distribusi. Langkah ini dinilai penting mengingat beberapa komoditas, seperti beras, gula, cabai, dan daging ayam, tercatat mengalami fluktuasi harga dalam tiga bulan terakhir.
Tidak hanya tindakan jangka pendek, Pemkot Lubuklinggau juga mendorong penguatan ketahanan pangan lokal. Dinas Pertanian diminta memperluas program penanaman cepat panen serta memastikan kelompok tani aktif bergerak. Pemerintah juga sedang mengkaji bentuk bantuan transportasi distribusi pangan, terutama untuk pelaku usaha kecil yang selama ini terkendala biaya logistik.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Lubuklinggau menyampaikan data bahwa inflasi Kota Lubuklinggau menunjukkan tren yang masih harus diwaspadai. Kenaikan beberapa komoditas dianggap bukan semata-mata akibat faktor global, namun juga dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi lapangan dan keterlambatan laporan OPD.
Dari pengamatan tim FrontBiroInvestigasi, rapat teknis ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota memang bergerak, namun tantangan terbesar justru pada konsistensi penerapan kebijakan. Kegiatan pasar murah, sidak, dan laporan mingguan harus benar-benar terlaksana, bukan hanya tercatat dalam dokumentasi rapat.
Meski begitu, langkah Wali Kota memperketat prosedur pengendalian inflasi patut diapresiasi. FrontBiroInvestigasi menilai adanya kesadaran bahwa inflasi tidak hanya berdampak pada ekonomi kota, tetapi langsung menyentuh stabilitas ekonomi keluarga masyarakat kecil.
Ke depan, publik menunggu implementasi nyata dari seluruh arahan yang disampaikan. Para OPD terkait dituntut lebih transparan, responsif, dan tidak menganggap persoalan inflasi sebagai pekerjaan rutinitas semata. Pemerintah Kota memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan harga tetap stabil—dan masyarakat berhak mengawasinya.
Red.