LUBUKLINGGAU — Pemerintah Kota Lubuklinggau terus memperkuat konsolidasi internal dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terarah, efisien, dan selaras dengan visi pembangunan daerah. Hal ini ditegaskan melalui pelaksanaan Rapat Sinkronisasi Program Perangkat Daerah yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Lubuklinggau, H. Rachmat Hidayat, di ruang rapat Pemerintah Kota.
Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, serta pejabat struktural lainnya. Dalam forum tersebut, Wali Kota menekankan bahwa setiap OPD harus memiliki kesamaan arah dan strategi yang terukur dalam menjalankan program, khususnya di tahun anggaran berjalan. “Kita ingin seluruh program OPD sejalan dengan visi ‘Linggau Juara’, bukan berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah tentang efektivitas anggaran daerah. Wali Kota menegaskan agar tidak ada lagi tumpang tindih kegiatan atau duplikasi anggaran antar-OPD. Menurutnya, setiap program harus berbasis kebutuhan real masyarakat dan mampu memberikan dampak nyata. Ia juga meminta seluruh OPD menyesuaikan indikator kinerja agar lebih terukur dan transparan.
Dalam rapat tersebut, Wali Kota menyoroti pentingnya digitalisasi tata kelola pemerintahan. Ia mengarahkan Diskominfotiksan untuk memperkuat dashboard monitoring perkembangan program guna mempermudah pengawasan, evaluasi, dan transparansi publik. Penguatan ini diharapkan mampu mempercepat realisasi program prioritas serta mencegah potensi ketidaktertiban administrasi.
Selain membahas teknis anggaran dan program, Wali Kota juga memberikan arahan khusus terkait peningkatan pelayanan publik. Menurutnya, pelayanan yang cepat, tepat, dan bebas pungli merupakan pondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Oleh sebab itu, beberapa OPD layanan langsung seperti Dukcapil, DPMPTSP, dan puskesmas menjadi fokus pembenahan.
Wali Kota juga mengingatkan pentingnya memperkuat koordinasi antar-OPD. Ia menegaskan bahwa ego sektoral harus dihilangkan, dan setiap perangkat daerah wajib membangun kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Ia menambahkan bahwa rapat koordinasi bulanan menjadi instrumen wajib yang harus dilakukan untuk memastikan semua program berjalan sesuai rencana.
Rapat sinkronisasi ini sekaligus menjadi momentum untuk melakukan penyesuaian Renja masing-masing OPD sesuai visi dan misi pemerintah kota. Inspektorat pun diminta untuk memperketat pengawasan internal, terutama dalam memantau realisasi anggaran, progres fisik, serta kepatuhan terhadap standar operasional yang telah ditetapkan.
Wali Kota menegaskan bahwa pemerintahan ke depan harus berorientasi pada hasil, bukan sekadar rutinitas laporan. “Kita ingin Lubuklinggau menjadi kota yang tumbuh, modern, dan melayani. Untuk itu, setiap langkah kita harus memiliki target dan pengukuran yang jelas,” katanya. Ia menegaskan bahwa dirinya akan melakukan evaluasi berkala terhadap OPD yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan.
Dengan dilaksanakannya rapat ini, Pemerintah Kota Lubuklinggau berharap setiap perangkat daerah mampu bergerak lebih cepat, responsif, dan profesional dalam mengimplementasikan program-program unggulan. Sinkronisasi program ini dipandang sebagai langkah awal yang sangat penting dalam membangun pondasi pemerintahan yang efektif menuju terwujudnya “Linggau Juara”.
red.