MUARA RUPIT – Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kembali menegaskan komitmennya dalam membangun karakter generasi muda melalui momentum Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Muratara Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi panggung sinergi antara ulama dan umara dalam memperkuat adab serta etika pelajar sejak usia dini.
Rakerda yang digelar di Muara Rupit tersebut mengusung tema “Sinergitas Ulama dan Umara dalam Mewujudkan Muratara Berhidayah Iluk.” Tema ini tidak sekadar simbolik, melainkan diarahkan pada langkah konkret pembinaan moral anak-anak sekolah dasar melalui program terstruktur yang melibatkan tokoh agama dan pemerintah daerah.
Bupati H. Devi Suhartoni hadir langsung membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa pembangunan daerah tidak cukup hanya dengan infrastruktur fisik, melainkan harus dibarengi penguatan akhlak dan karakter generasi penerus. Menurutnya, adab adalah fondasi utama sebelum ilmu pengetahuan berkembang.
Tak berhenti pada forum diskusi, Rakerda ini juga dirangkaikan dengan Training of Trainer (ToT) pemateri adab dan etika tingkat Sekolah Dasar. Program ini bertujuan mencetak tenaga pembimbing yang mampu menyampaikan materi akhlak secara sistematis dan berkelanjutan di lingkungan sekolah.
Ketua MUI Muratara, H. Rafizen Karsudien, menegaskan bahwa tantangan moral generasi muda saat ini semakin kompleks. Arus digitalisasi, perubahan sosial, hingga degradasi nilai menjadi latar belakang perlunya intervensi pendidikan karakter yang lebih terarah dan terstruktur.
Sinergi antara pemerintah dan ulama dalam forum ini dinilai sebagai langkah strategis. Namun publik tentu menunggu implementasi nyata di lapangan. Program adab dan etika tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan, tetapi harus memiliki indikator keberhasilan yang terukur.
Di sisi lain, komitmen pemerintah daerah terhadap pembinaan moral ini juga menjadi cerminan arah kebijakan pembangunan Muratara ke depan. Jika pendidikan karakter benar-benar dijalankan secara konsisten, maka visi daerah yang religius dan beretika bukan sekadar slogan politik.
Keterlibatan unsur OPD, tokoh agama, dan peserta dari berbagai kecamatan menunjukkan bahwa Rakerda ini dirancang lintas sektor. Hal ini memperlihatkan bahwa isu moral bukan hanya urusan lembaga keagamaan, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen pemerintahan.
Kini, tantangan terbesar bukan pada wacana, melainkan pada konsistensi pelaksanaan. Masyarakat Muratara akan menilai apakah sinergi ulama dan umara dalam Rakerda MUI 2026 benar-benar menjadi tonggak pembentukan generasi beradab, atau sekadar agenda rutin tanpa dampak jangka panjang.
Red.