Merangin, FrontBiroInvestigasi.com - Ironis dan memilukan. Delapan atlet bina raga Kabupaten Merangin yang seharusnya berjuang membawa nama daerah di ajang provinsi, justru harus menguras kantong pribadi demi bisa bertanding. Sementara itu, dana pembinaan yang seharusnya menjadi hak mereka, tertahan di meja birokrasi tanpa kepastian.
Di tengah semangat tinggi mengibarkan nama Merangin di panggung olahraga, mereka terpaksa berangkat sendiri ke Jambi untuk mengikuti Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Binaraga yang digelar di Rumah Kito Hotel Resort, 11–12 Oktober 2025. Tanpa sokongan pemerintah, tanpa dukungan logistik, hanya berbekal niat dan pengorbanan pribadi.
“Kami sudah latihan enam bulan penuh secara mandiri. Semua dari kantong sendiri,” ujar salah satu pengurus PBFI dengan nada getir.
Kondisi ini bukan sekadar kekurangan dana, tapi cermin buram dari carut-marutnya pengelolaan anggaran olahraga di daerah. Ketika atlet rela berjuang tanpa pamrih, justru pejabat di kursi empuk berdalih “proses administrasi belum selesai”.
Ketua KONI Merangin, Muchtar Alif, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, mengakui bahwa hingga kini dana pembinaan memang belum cair sepenuhnya.
“Sejauh ini kami berusaha agar pencairan segera dilakukan. Dana dibagikan sesuai kemampuan. Info dari Dispora, SPM bisa naik minggu depan,” tulisnya.
Sementara itu, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Merangin berkilah bahwa keterlambatan tersebut terjadi karena proses administrasi dan kelengkapan SPJ masih berjalan. Dalih yang terdengar “klasik” dan sudah terlalu sering menjadi tameng setiap kali atlet dibiarkan menanggung nasib sendiri.
Padahal, di lapangan, para atlet justru terus berlatih dan berkompetisi tanpa kepastian. Mereka yang seharusnya menjadi kebanggaan daerah, kini seperti ditinggalkan di tengah jalan.
Berulang kali alasan yang sama dilontarkan, penatausahaan belum selesai, SPJ belum rampung, pencairan menunggu proses. Tetapi di balik kalimat formal itu, tersimpan kenyataan pahit bahwa birokrasi lamban telah membunuh semangat olahraga daerah.
Ketika anggaran hibah olahraga berubah menjadi “bola panas” yang saling dipantulkan antarinstansi, atlet menjadi korban paling nyata. Mereka berjuang tanpa uang saku, tanpa perlengkapan layak, dan tanpa kepastian kapan hak mereka akan diterima.
Apakah ini wajah pembinaan olahraga yang sesungguhnya di Kabupaten Merangin?
Sehubungan dengan peristiwa ini, redaksi menilai sudah saatnya Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan untuk melakukan audit dan penyelidikan mendalam terhadap pengelolaan dana pembinaan cabang olahraga di Merangin.
Jika benar terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran, maka pihak Dispora maupun KONI harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dugaan pelanggaran dalam bentuk keterlambatan pencairan, salah kelola, atau potensi penyalahgunaan anggaran publik tak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Karena di balik setiap medali yang diraih atlet, ada keringat, air mata, dan pengorbanan yang terlalu mahal untuk dipermainkan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.
Para atlet sudah berangkat. Mereka membawa nama Merangin, bukan nama pejabat atau instansi. Namun perjuangan mereka kini menyisakan pertanyaan besar.
Sampai kapan semangat olahraga harus dikalahkan oleh rumitnya administrasi dan lambannya pencairan anggaran?
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka bukan hanya prestasi yang hilang, kepercayaan publik terhadap lembaga olahraga daerah juga akan runtuh.
(Red.)