Merangin - Delapan atlet bina raga dari Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia (PBFI) Kabupaten Merangin terpaksa berangkat ke Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) di Jambi dengan menggunakan dana pribadi. Minimnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah membuat para atlet dan pengurus harus menanggung seluruh biaya keberangkatan secara mandiri.
Pertandingan sendiri dijadwalkan berlangsung di Rumah Kito Hotel Resort, Jambi, pada 11–12 Oktober 2025.
Salah satu pengurus PBFI Merangin, yang juga pernah meraih medali perak dan perunggu pada Porprov XXIII Jambi 2023, menyampaikan rasa kecewanya.
“Kalau dibilang kecewa, ya begitulah. Tapi kami tetap berharap kepada KONI Merangin agar anggaran pembinaan bisa segera dicairkan untuk semua cabang olahraga,” ujarnya singkat, Jum'at (10/10/2025).
Meski dengan keterbatasan, pihak PBFI tetap optimis para atlet dapat berprestasi dan mengharumkan nama daerah.
“Kami sudah melakukan latihan dan pemusatan latihan (TC) sejak enam bulan lalu, semuanya secara mandiri,” ungkap salah satu pengurus yang enggan disebutkan namanya.
Para pengurus mengingatkan bahwa perjuangan ini bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk membawa nama baik Kabupaten Merangin di kancah olahraga provinsi.
Terkait hal ini, Ketua KONI Merangin, Muchtar Alif, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, membenarkan bahwa pencairan dana pembinaan memang belum sepenuhnya terealisasi.
“Sejauh ini kami berusaha agar pencairan segera dilakukan. Dana dari KONI dibagikan sesuai kemampuan dan proporsi pembinaan masing-masing cabang. Cuma memang ada cabor yang dananya belum cair. Info dari Dispora kemarin, bisa naik SPM minggu depan,” tulis Muchtar dalam pesannya.
Sementara itu, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Merangin berdalih bahwa keterlambatan pencairan dana hibah disebabkan oleh proses penatausahaan dan administrasi keuangan yang masih berjalan. Pihak Dispora menyebut saat ini tengah melengkapi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai syarat pencairan tahap berikutnya.
Namun, alasan tersebut kembali menyorot klasiknya persoalan birokrasi dalam dunia olahraga daerah. Proses administratif yang berlarut-larut dinilai menjadi penghambat nyata bagi pembinaan atlet, terlebih ketika para atlet justru sudah berjuang dengan biaya pribadi demi membawa nama daerah.
Dalih administratif seperti ini bukan kali pertama terdengar. Di sisi lain, para atlet tetap menunaikan tanggung jawabnya di arena pertandingan, sementara hak pembinaan mereka masih tertahan di meja birokrasi. Dispora berjanji proses pencairan akan terus berjalan dan diharapkan bisa segera terealisasi.
(Red.)