PALEMBANG – Guna memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Komisi II melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka berbagi informasi dan memperkuat sinergi pengawasan sebagai bahan referensi dalam pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025.
Kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari upaya Komisi II DPRD Sumsel untuk memperkaya informasi dan memperoleh masukan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan di tingkat kabupaten.
Melalui koordinasi antarlembaga legislatif, diharapkan terbangun kesamaan persepsi dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II DPRD Sumsel dan DPRD Kabupaten OKI berdiskusi mengenai berbagai strategi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, mekanisme evaluasi program pemerintah daerah, serta penguatan koordinasi dalam menyikapi berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Selain bertukar pengalaman, kedua lembaga legislatif juga membahas pentingnya sinergi dalam menjalankan fungsi pengawasan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Hasil diskusi tersebut diharapkan dapat menjadi referensi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan penggunaan anggaran daerah.
Komisi II DPRD Sumsel menilai kegiatan sharing informasi seperti ini memiliki nilai strategis karena dapat memperluas wawasan serta memberikan masukan yang konstruktif dalam pelaksanaan tugas kedewanan, khususnya pada pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025.
Melalui kunjungan kerja tersebut, DPRD Sumsel menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas fungsi pengawasan melalui penguatan koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak.
Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel di Sumatera Selatan.