DPRD Sumsel Monitoring Distribusi Daging dan Kesehatan Hewan di RPH PT Bina Hilir Utama Niaga


PALEMBANG – Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Komisi II melaksanakan kunjungan kerja ke Rumah Potong Hewan (RPH) PT Bina Hilir Utama Niaga guna melakukan monitoring terhadap pendistribusian kebutuhan daging masyarakat serta pengawasan kesehatan hewan.

Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai proses operasional rumah potong hewan, mulai dari ketersediaan pasokan, mekanisme distribusi daging, hingga penerapan standar kesehatan hewan dan keamanan pangan. Hasil monitoring ini diharapkan menjadi referensi bagi DPRD Sumsel dalam pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025.

Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD Sumsel melakukan koordinasi dengan manajemen RPH terkait kapasitas pelayanan, sistem distribusi daging kepada masyarakat, serta langkah-langkah yang dilakukan dalam menjaga kualitas produk agar memenuhi standar kesehatan dan layak dikonsumsi.

Selain itu, Komisi II juga memberikan perhatian terhadap pelaksanaan pengawasan kesehatan hewan sebelum proses pemotongan. Menurut DPRD Sumsel, pengawasan yang optimal sangat penting untuk memastikan keamanan pangan, mencegah penyebaran penyakit hewan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen.

DPRD Sumsel menilai keberadaan rumah potong hewan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pasokan daging sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan instansi terkait perlu terus diperkuat agar distribusi kebutuhan pangan masyarakat dapat berjalan lancar, aman, dan berkelanjutan.

Melalui kunjungan kerja tersebut, DPRD Sumsel menegaskan komitmennya untuk terus mengawal sektor peternakan dan ketahanan pangan melalui fungsi pengawasan. Hasil monitoring yang diperoleh akan menjadi bahan masukan dalam pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi bagi peningkatan pelayanan dan pengelolaan sektor peternakan di Sumatera Selatan.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama